BALI – Pemerintah mengingatkan bahwa pariwisata yang tumbuh tanpa kendali berpotensi berubah menjadi bencana ekologis.
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan, kerusakan ekosistem laut kini menjadi ancaman nyata bagi masa depan pariwisata Indonesia.
Peringatan tersebut disampaikan saat Wamenpar membuka forum internasional Bali Ocean Days 2026 di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Jumat (30/1/2026).
“Pariwisata Indonesia tidak lagi boleh sekadar mengejar jumlah kunjungan. Jika ekosistem laut rusak, maka pariwisata itu sendiri akan runtuh,” tegas Ni Luh Puspa.
Ia menekankan, perlindungan laut harus menjadi fondasi utama pembangunan pariwisata berkelanjutan, terutama di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif yang menjadi wajah Indonesia di mata dunia.
Regulasi Sudah Kuat, Ancaman Masih Nyata
Menurut Wamenpar, arah pariwisata berkelanjutan Indonesia telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), hingga Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 yang mengadopsi standar global Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam langkah operasional melalui SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan), yang hingga kini telah mencakup lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi.
Namun, Ni Luh Puspa mengingatkan, regulasi saja tidak cukup jika tekanan terhadap laut terus meningkat akibat aktivitas wisata yang tidak bertanggung jawab.
Ekonomi Biru vs Ancaman Kerusakan Laut
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 70 persen wilayah berupa laut, Indonesia memiliki potensi besar pariwisata bahari. Pada 2024, sektor ekonomi bahari tercatat menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS bagi perekonomian nasional.
Dari sekitar 12.000 desa pesisir, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan pariwisata bahari. Namun, pertumbuhan ini juga membawa risiko jika tidak diimbangi dengan perlindungan ekosistem.
“Ekonomi biru hanya akan berhasil jika laut tetap sehat dan produktif. Jika rusak, manfaat ekonomi itu akan hilang,” ujarnya.
Sampah Laut Jadi Titik Kritis
Wamenpar secara terbuka menyoroti persoalan sampah dan limbah laut sebagai ancaman paling serius bagi pariwisata bahari.
Ia menegaskan, krisis sampah tidak bisa diselesaikan secara sektoral dan membutuhkan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah.
Pemerintah saat ini memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah untuk menangani persoalan dari hulu ke hilir.
Sejak 2025, berbagai program pembersihan sampah laut dan edukasi publik telah digencarkan. Bahkan pada 2026, pemerintah menyiapkan langkah konkret melalui proyek waste-to-energy, dengan Bali menjadi salah satu daerah yang akan memulai peletakan batu pertama pada Maret 2026.
“Kami berharap proyek ini menjadi solusi nyata untuk krisis sampah sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan,” kata Ni Luh Puspa.
Keselamatan, Standar Global, dan SDM
Untuk menjaga kualitas pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata memperkuat manajemen destinasi berbasis risiko, termasuk keselamatan wisata selam melalui kerja sama dengan Divers Alert Network.
Program Gerakan Wisata Bersih terus diperluas, seiring peluncuran Wonderful Indonesia Diving Directory sebagai rujukan resmi destinasi selam yang mengedepankan prinsip konservasi.
Di sisi lain, penguatan sumber daya manusia pariwisata melalui sertifikasi kompetensi menjadi kunci untuk menjaga standar keselamatan dan profesionalisme.
Seruan dari Bali
Wamenpar menegaskan bahwa Bali Ocean Days 2026 menjadi peringatan serius bagi semua pihak.
“Pariwisata bahari berkelanjutan adalah pilihan, bukan slogan. Jika laut rusak, maka pariwisata Indonesia sedang menuju krisis,” tegasnya.
Forum ini diharapkan menjadi momentum kolaborasi lintas sektor dan lintas negara untuk memastikan laut Indonesia tetap lestari dan pariwisata tidak berubah menjadi bencana ekologis.
Bali Kotor, Pariwisata Bisa Runtuh
Nada peringatan itu dipertegas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026), Presiden secara terbuka menegur jajaran pemerintah daerah Bali, termasuk gubernur dan para bupati.
Presiden menilai persoalan sampah di Bali telah mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
“Saya menerima langsung keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri. Mereka bilang, ‘Bali sekarang kotor, Bali tidak bagus lagi.’ Ini koreksi keras bagi kita semua,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, pariwisata memang sektor tercepat menciptakan lapangan kerja, tetapi tidak akan bertahan jika lingkungan dibiarkan kumuh dan tercemar.
“Bagaimana turis mau datang kalau pantai-pantai Bali penuh sampah?” tegas Presiden.
Pusat Siap Ambil Alih
Presiden menegaskan persoalan sampah tidak bisa diselesaikan dengan saling menyalahkan. Jika pemerintah daerah tidak bergerak cepat, pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah.
Bahkan, Presiden menyatakan siap mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat langsung dalam kerja bakti massal.
“Kalau gubernur dan bupati tidak bisa, pemerintah pusat yang akan memimpin. Ini demi kepentingan rakyat,” tegas Presiden.
Ia juga meminta keterlibatan aktif sekolah-sekolah dan masyarakat dalam kerja bakti rutin sebagai bagian dari perubahan budaya pengelolaan sampah.
Perang Terhadap Sampah
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia harus menyatakan perang terhadap sampah. Menurutnya, sampah bukan hanya persoalan estetika, tetapi ancaman serius bagi kesehatan publik dan potensi bencana lingkungan.
Pesan Presiden tersebut memperkuat peringatan Wamenpar bahwa krisis ekologis bukan isu masa depan, melainkan ancaman nyata hari ini.
Bali sebagai Cermin Nasional
Bali—ikon pariwisata Indonesia—kini menjadi cermin masa depan destinasi lain. Apa yang terjadi di Bali hari ini, berpotensi terulang di wilayah pesisir lain jika pertumbuhan pariwisata tidak dikendalikan secara ekologis.
Forum Bali Ocean Days 2026 dan teguran Presiden Prabowo menjadi satu garis lurus pesan negara: pariwisata yang merusak lingkungan adalah jalan menuju kehancuran.
“Jika laut rusak dan sampah dibiarkan, kita tidak hanya kehilangan destinasi wisata, tetapi juga penyangga kehidupan masyarakat pesisir,” tegas Wamenpar Ni Luh Puspa. (TR Network)
